Pemerintah telah mengumumkan program bantuan pembelian kendaraan listrik (electric vehicle/EV) yang basis produksinya di dalam negeri. Kebijakan ini akan mulai diberlakukan pada 20 Maret 2023. Namun, tidak semua pembelian sepeda motor listrik bisa mendapatkan subsidi. Syaratnya, kendaraan tersebut harus sudah memenuhi TKDN minimal 40%.
“Untuk roda dua, ada tiga. Ada Gesits, Volta, dan Selis yang di atas 40%,” kata Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita dalam Konferensi Pers Insentif Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai, di Jakarta, Senin (6/3/2023).
Tahun ini, pemerintah akan memberikan bantuan pembelian KBLBB sebesar Rp 7 juta per unit untuk pembelian 200.000 unit sepeda motor listrik baru dan Rp 7 juta per unit untuk konversi 50.000 unit sepeda motor konvensional berbahan bakar fosil menjadi kendaraan listrik.
Untuk mobil listrik, bantuan akan diberikan untuk pembelian 35.900 unit, namun besaran bantuannya belum diumumkan secara detail. Saat ini baru ada dua model yang telah memenuhi ketentuan TKDN (Tingkat Komponen Dalam Negeri) sebagai syarat untuk diberikan insentif.
“Untuk kendaraan roda empat, baru dua yang nilai TKDN-nya di atas 40% yaitu Hyundai Ioniq 5 dan Wuling Air EV,” jelas Menperin.
Mobil listrik DFSK Gelora E pesaing Esemka Bima EV laris manis di pameran Indonesia International Motor Show (IIMS) 2023. Mobil niaga ramah lingkungan itu diklaim terjual hingga ratusan unit. Jauh melebihi penjualan Esemka Bima EV di ajang serupa.
Secara total, DFSK mendulang sebanyak 953 Surat Pemesanan Kendaraan (SPK). Kendaraan listrik menjadi primadona dengan sumbangsih 55% dari total SPK dan kendaraan Internal Combustion Engine (ICE) menyumbang 45%. Secara keseluruhan, DFSK berhasil meraup lebih dari Rp 270 miliar selama 11 hari transaksi di IIMS 2023.
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyebutkan bahwa besaran subsidi untuk motor listrik baru dan konversi sebesar Rp 7 juta per unit.
Menurut Sekjen Kementerian ESDM Rida Mulyana, pimpinan di level atas sepakat ada insentif untuk mendorong penggunaan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (KBLBB) secara masif ke depan.
“Penyaluran insentif kendaraan listrik akan dilakukan oleh Kementerian Perindustrian dengan dana yang akan diberikan oleh Kementerian Keuangan. ESDM mengambil peran dalam konversi kendaraan konvensional menjadi kendaraan listrik,” ungkap Rida dalam konferensi pers di kantor ESDM, Jakarta, Senin (30/1/2023).
Rida menegaskan, peraturan lengkap pemberian subsidi motor listrik tersebut masih terus dimatangkan. Sebab uang subsidi motor listrik adalah milik rakyat, sehingga harus sangat hati-hati agar bisa dipertanggungjawabkan.
Untuk motor listrik baru awalnya akan diberikan insentif berupa subsidi sebesar Rp 8 juta, sedangkan untuk motor konversi sebesar Rp 5 juta.
Namun, rencana awal tersebut berubah setelah Kementerian ESDM memastikan akan memberikan subsidi motor listrik sebesar Rp 7 juta per unit.
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan kebijakan subsidi untuk kendaraan listrik akan akan dirilis awal Februari 2023. Salah satu bocorannya soal besaran insentif untuk pembelian sepeda motor listrik baru.
Besaran subsidi yang diungkapkan oleh Luhut lebih kecil Rp 1 juta ketimbang jumlah yang dikatakan Menteri Perindustrian Agus Gumiwang. Pada medio Desember lalu, Agus bilang untuk sepeda motor listrik baru mendapat subsidi Rp 8 juta.
“Kita sudah finalkan (terkait KBLBB) di Ratas (Rapat Terbatas) kemarin, minggu depan sudah harus keluar Permen (Peraturan Menteri) dari Kementerian Keuangan terkait subsidi dan sebagainya. Mudah-mudahan minggu depan, Februari awal. Rp 7 juta ya kira-kira untuk motor listrik baru dan nanti akan diumumkan semua, nanti akan diprioritaskan untuk rakyat yang sederhana,” ungkap Menko Luhut dalam acara Saratoga Investment Summit 2023 di Jakarta, (26/1/2023).
Menurut rencana pemerintah, selain sepeda motor baru, pembelian mobil listrik akan mendapat subsidi sekitar Rp 80 juta. Lalu konversi motor listrik bisa mendapat subsidi Rp 5 juta.
Tapi insentif itu diberikan hanya untuk kendaraan yang memiliki pabrik di Indonesia. Menperin mengatakan saat rapat kerja dengan Komisi VII, Kamis (8/12) baru tiga perusahaan mobil listrik yang produksi di Indonesia, diketahui Wuling, Hyundai, dan DFSK. Sedangkan Toyota juga sudah memproduksi lokal model hybrid, Innova Zenix, dan Suzuki Ertiga untuk kategori mild hybrid.
Pemerintah akan memberikan subsidi kendaraan listrik. Namun aturan ini belum dirilis sejak diumumkan pada medio Desember lalu. Apa kabar terbarunya?
Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita sempat mengutarakan bahwa mobil listrik akan mendapatkan insentif sebesar Rp 80 juta, lalu Rp 40 juta untuk mobil hybrid, Rp 8 juta untuk motor listrik dan Rp 5 juta untuk motor konversi.
Kabar terbaru Ketua Umum Gaikindo, Yohannes Nangoi mengatakan, kebijakan pemberian insentif masih terus digodok.
“Memang rencananya sekitar Rp 80 juta per unit, itu yang dikatakan pak Menteri Perindustrian, Tapi pak Menteri Perindustrian tidak sendirian, kita harus mendapatkan approval yang cukup,” ujar Nangoi di Jakarta, Kamis (26/1/2023).
Soal besaran insentif, Nangoi mengatakan jika subsidi Rp 80 juta terealisasi untuk mobil listrik bisa membuat industri otomotif bergairah
PT Aneka Tambang (Persero) Tbk (ANTM) atau Antam tengah memfinalisasi kesepakatan investasi pengembangkan industri baterai kendaraan listrik (electric vehicle/EV) dengan PT Ningbo Contemporary Brunp Lygend Co Ltd (CBL), anak usaha CATL, dan LG Energy Solution (LGES) senilai US$ 6 miliar atau setara Rp 90 triliun. Kesepakatan proyek ini ditargetkan diteken tahun ini.
Direktur Pengembangan Usaha Antam (ANTM) Dolok Robert Silaban menjelaskan, kerja sama antara Antam, CBL dan LGES fokus pada sisi hulu (upstream) dari industri baterai EV. Sampai sekarang, conditional shares purchase agreement (CSPA) kerja sama ini segera rampung.
Sebab, kata dia, masih ada beberapa kondisi dalam transaksi yang harus dinilai, terutama menyangkut reserved atau cadangan nikel yang kadarnya perlu dinaikkan. Hal ini yang Antam negosiasikan dengan CBL dan LGES.
Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira mengatakan, Indonesia berpotensi menjadi salah satu produsen baterai mobil listrik besar di dunia karena memiliki sumber daya alam sebagai bahan baku utamanya, yakni nikel.
Namun, Indonesia punya PR yang harus segera dibereskan, bertindak cepat, serta menyelesaikan masalah SDM, penguasaan teknologi, dan menguasai rantai pasok bahan baku hingga pemesarannya.
“Tapi yang lebih penting itu sebenarnya, sebagai basis produksi, seberapa besar Indonesia bisa berkontribusi dalam rantai pasok baterai mobil listrik? Komponen-komponen baterai mobil listrik kan bukan hanya nikel saja, tapi ada bahan tambang lainnya, seperti litium. Teknologinya pun harus dikuasai dengan baik. Yang pasti, kalau itu terjadi, porsi produk Indonesia harus lebih banyak,” kata Bhima kepada Investor Daily, baru-baru ini.
Pemerintah saat ini sedang mendorong program konversi motor bensin ke motor listrik. Tujuannya adalah agar menekan emisi dan menekan konsumsi bahan bakar minyak (BBM).
Tentu ada biaya yang harus dikeluarkan dan pastinya tidak murah, karena banyak komponen yang harus diganti dan serangkaian pengujian yang dilakukan agar sepeda motor hasil konversi ini bisa layak jalan dan mendapatkan surat-surat untuk legalitas.
Kepala Balai Besar Survei dan Pengujian Ketenagalistrikan, Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi Direktorat Jenderal EBTKE Kementerian ESDM Senda Hurmuzan Kanam menjelaskan jika saat ini biaya konversi untuk komponen motor listrik non matic Rp 15 juta. Lalu untuk motor matic Rp 14,1 juta.
Kemudian akan ada biaya pengujian motor listrik konversi di BPLJSKB sebesar Rp 430 ribu. Ini di luar biaya mobilisasi ke lokasi pengujian.
Lalu ada biaya pengurusan cek fisik nomor mesin lama, nomor motor listrik, nomor rangka, STNK, TNKB dan BPKB sebesar Rp 500 ribu. Lalu ada juga biaya jasa motor listrik konversi ke bengkel tersertifikasi sebesar Rp 1,2 juta. Ini di luar biaya penggantian komponen konvensional atau sparepart motor. Sedangkan biaya penerbitan SUT dan SRUT di Kementerian Perhubungan Rp 0.
Bermula dari sebuah visi membangun sarana hijau transportasi ramah lingkungan, Polygon Bikes bersama kampus ITB memulai inovasi “Prototype In campus eBike ITB”.